Desentralisasi merupakan penyerahan antar wewenang atau kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bisa mengatur pekerjaannya secara sendirinya, namun tidak untuk keseluruhan, kemananan, hukum juga kebijakan fiskal merupakan beberapa hal yang masih terpusat di pemerintahan pusat, namun masih ada juga terhadap suatu daerah tersebut.
Desentralisasi termasuk sebuah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah menurut Undang-Undang nomor 5, pada tahun 1974. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah tersebut sudah dilakukan, semata-mata merupakan untuk mencapai suatu pemerintahan yang akan lebih efisien.
Pelimpahan atau pemberian wewenang tersebut juga akan menghasilkan sebuah otonomi. Otonomi merupakan kebebasan masyarakat itu sendiri untuk bisa mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri.
Secara sederhana kita juga bisa menyimpulkan bahwa delegasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah tersebut bisa banyak membuat hal yang disebut desentralisasi dan bentuk aplikasi, yaitu otonomi.
Arti dari hal ini ialah semua hal-hal yang sudah diberikan pemerintah pusat, kewenangan atau tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, baik dari segi implementasi kebijakan, perencanaan, atau pendanaan.
Tujuan Sistem Desentralisasi
Untuk tujuan desentralisasi yaitu sebagai berikut:
- Untuk bisa mencegah suatu pemusatan keuangan
- Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah agar bisa mengikutsertakan rakyat dalam bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Untuk menyusun sebuah program untuk perbaikan sosial ekonomi yang di tingkat local
Setelah memhami pengertian dan tujuan desentralisasi, berikut ini contoh desentralisasi:
Apa Saja Contoh Desentralisasi?
- Desentralisasi politik
Contoh desentralisasi yang pertama ialah desentralisasi politik, ini bertujuan memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tujuannya ialah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, dan perwakilan mereka dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan rencana.
- Desentralisasi administrasi
Desentralisasi administratif melibatkan pendistribusian kembali tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah dan badan publik semi-otonom atau perusahaan.
- Desentralisasi fiskal
Tanggung jawab keuangan merupakan komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi dengan efektif, mereka harus mempunyai tingkat pendapatan yang memadai baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat dan kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.
- Desentralisasi pasar
Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta termasuk bisnis atau organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru.
- Desentralisasi lingkungan
Dengan desentralisasi, pemerintah dapat lebih mengontrol hutan, mineral, air, satwa liar dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, kerusakan lingkungan, zonasi, dan eksploitasi.
- Desentralisasi dalam Dunia Blockchain dan Kripto
Contoh desentralisasi terakhir yakni ada pada dunia blockchain dan kripto. Beberapa kelebihan dari kripto yang bekerja di atas blockchain ialah memungkinkan transaksi tanpa perantara, lebih aman, dan transaksi yang lebih murah dan cepat.
Jika Anda tertarik memulai investasi crypto atau bitcoin, Anda bisa download Pintu. Pintu merupakan aplikasi jual beli bitcoin dan crypto yang sudah terdaftar resmi di Bappebti, dan Anda bisa berinvestasi mulai dari Rp11.000 saja.
